Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menegaskan bahwa Fraksi PKS menolak hasil pembahasan RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dalam Konferensi Pers Fraksi PKS

Menurut Ledia, DPR dan Pemerintah selaku pembentuk UU tentu harus menghormati dan melaksanakan amar putusan MK terhadap UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Pada waktu pembahasan, kata Habib Aboe, PKS sudah mengingatkan bahwa cakupan RUU Cipta Kerja sangat luas, karenanya pembahasannya harus dilakukan secara mendalam.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 menghadirkan berbagai tantangan dunia pendidikan Indonesia agar dapat terus berjalan. Di sisi lain, dunia pendidikan juga dituntut berperan dalam penanganan pandemi Covid-19. Pada kedua kondisi tersebut, guru memainkan peran signifikan. Hal tersebut ditegaskan oleh Dr. Netty Prasetiyani, M.Si., Ketua Bidang Kesos DPP PKS, dalam peringatan Hari Guru Nasional

Dalam kesempatan tersebut Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Martri Agoeng menegaskan komitmen PKS terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).